You are here
Home > Berita > Relevansi Unifikasi atau Kodifikasi UU Pemilu

Relevansi Unifikasi atau Kodifikasi UU Pemilu

Lakpesdam PBNU—Banyaknya regulasi pemilu yang terpecah-pecah melahirkan berbagai turunan aturan yang semakin beragam dan berbeda antara satu UU dengan lainnya. Ada UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU Pilpres, UU Pemilukada, hingga UU Penyelenggaraan Pemilu. Dari sini, banyak lahir pemikiran dari berbagai kalangan untuk membuat terobosan baik dengan cara peleburan menjadi satu UU (unifikasi) atau melakukan penggabungan berbagai undang-undang dalam bentuk kodifikasi. Kamis (17/12/15), Lakpesdam NU menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penggabungan aturan pemilu tersebut.

Bertempat di lantai 5 gedung PBNU, perbincangan hangat terkait pemilu dihadiri berbagai pihak yang banyak terlibat dalam perumusan undang-undang maupun penyelenggaraan pemilu, antara lain: Ali Masykur Musa, Abdul Azis, Prof. Ramlan Surbakti, Ahsanul Minan, Daniel Zuhron, Wahidah Suaib, M Afifuddin, Erik Kurniawan dan Masykurudin Hafidz serta jajaran pengurus Lakpesdam.

Perbincangan dimulai dengan bagaimana UU terkait pemilu itu lahir. Semangat yang dibawa dalam perumusan awal reformasi adalah bagaimana seluruh anggota dewan dan presiden serta wapres dipilih melalui proses pemilihan langsung rakyat, bukan didudukkan, diutus atau dipilih melalui perwakilan. Disinilah dimulai rezin konstitusi pemilu. Bagaimana membangun kompetisi yang memiliki derajat representasi yang lebih baik, akuntabel dan aksebtabel.

Pemaparan berikutnya adalah munculnya deviasi-deviasi dalam praktek penyelenggaraan pemilu yang semakin jauh dari semangat awal. Kontradiksi aturan yang muncul dari beragamnya regulasi UU Pemilu, semisal perbedaan tahapan yang dilalui dalam pemilu, NIK dan KTP dalam Pilpres dan Pileg, siapa peserta pemilu, duplikasi, persoalan dapil dan representai daerah, dan kerumitan-kerumitan yang semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu menjadi sulit dipahami para pemilih. Belum lagi terkait pengawasan dan mekanisme pelaporan pelanggaran hingga aspek penindakan hingga sanksi dan putusan yang juga memiliki mata rantai yang rumit dan berkelindan.

Pada akhirnya berbagai persoalan penyelenggaraan pemilu masih memberikan peluang bagi ‘pialang’ politik untuk memanfaatkan celah dan mengarahkan kepentingannya bernaung dalam aturan yang multitafsir. Belum lagi proses seleksi dan kaderisasi dalam parpol yang tidak jalan, termasuk sumber pendanaan parpol yang tak jelas, pun juga melahirkan pengusaha politik dan konglomerasi dalam pemilu. Hanya yang punya ‘modal’ yang jadi dan bisa membeli suara.

Dari sinilah dorongan berbagai upaya perbaikan dan penataan termasuk upaya menyelaraskan seluruh aturan pemilu dalam bentuk unifikasi atau kodifikai menemukan relevansinya. Terlebih ini juga sudah menjadi agenda prioritas dalam prolegnas DPR 2016. Konsistensi norma aturan dan derajat kepastian hukum lebih terjaga dan meminimalisir tafsir yang beragam, tatakelola penegakan hukum, penganggaran dan penyelenggaraan pemilu lebih akuntabel dan professional, sehingga sistem perencanaam pemilu dalam jangka panjang dan proses pembelajaran politik dalam bentuk knowledge managemen yang baik dapat terus dilanjutkan.

Penting juga mendorong kodifikasi atau unifikasi yang akan diusung menjadi pintu masuk untuk merekonstruksi sistem pemerintahan yang akan dituju, NKRI yang seperti apa dalan hubungan pusat dan daerah, revitaliasi MPR, power recovery peran DPD, bagaimana mengawal penyelenggaraan negara yang baik, subsistem kepartaian dan demokratisasi parpol, serta penyelenggaraan pemilu, juga soal moral hazard dalam pemilu (money politic, tendensi oligarki, dana aspirasi), menyelesaikan mediasi dan perselisihan pemilu dalam penegakan hukum, dan juga bagaimana penguatan masyarakat sipil politik dalam proses berdemokrasi, sehingga tidak terkesan hanya reaktif sehingga pada gilirannya akan membuat semakin terseok-seok, gagap dan hanya menjadi obyek politik saja.

FGD yang dilaksanakan Lakpesdam ini mendapat sambutan positif. Antusiasme para peserta yang saling bergiliran menyampaikan pendapat membuat waktu yang dialokasikan terasa kurang. Tentu ini menjadi langkah pemantik untuk melanjutkan perbincangan-perbincangan berikutnya terkait perbaikan regulasi pemilu baik dalam bentuk unifikasi ataupun kodifikasi. Forum ini juga diharapkan memberi dorongan lebih kuat bagi keterlibatan NU sebagai ormas keagamaan terbesar dalam menyuarakan moral politik bagi perbaikan bangsa dan negara pada aspek penyelenggaraan politik yang demokratis dan akuntabel.

Share

Leave a Reply

Top