You are here
Home > Berita > Hukuman Kebiri dalam Bahsul Masail NU

Hukuman Kebiri dalam Bahsul Masail NU

Lakpesdam- Kebiri menjadi perbincangan hangat belakangan ini, setelah muncul wacana menjadikan kebiri sebagai hukuman bagi pelaku Pedofil. Kamis (05/11/15), Lembaga Bahsul Masail PBNU bersama Fatayat NU melakukan kajian terkait sanksi kebiri tersebut.  Hadir dalam acara yang diselenggarakan di lantai 5 Gedung PBNU, antara lain KH Masdar Farid Mas’udi, A. Malik Haramain selaku Ketua Panja Perlindungan Anak DPR, dr. Ruslan Yusuf Hasan, Maria Ulfah Anshor (Komisioner KPAI), Imdadun Rahmat (Komnasham), Masruchah (Komnas Perempuan) dan para kyai dan nyai muda lain yang menjadi jajaran pengurus LBM dan Fatayat NU.

Dari data yang dipaparkan KPAI menyebut  91% pelaku kejahatan anak itu dilakukan oleh orang terdekat dan lingkungan terdekat yang mengenal anak, berikutnya lingkungan sekolah, baru lingkungan masyarakat umum, begitu juga data yang disampaikan Panja Perlindungan Anak DPR. Ini sudah pada taraf mengkhawatirkan, dan perlu pemberatan hukum sehingga memiliki efek jera. Dari aspek regulasi, upaya yang akan dilakukan adalah mendorong lahirnya Perppu yang memberi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan anak. Sementara aspek kelembagaan, upaya penguatan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hingga sekarang masuk dalam kementerian kluster 3 dan 4, agar mendapat perhatian untuk naik level.

Dalam pandangan medis, kebiri sudah dikenal sejak zaman dulu. Kebiri atau kastrasi dalam istilah medis, ada yang dilakukan dengan cara tradisional melalui pembedahan fisik, ada juga dengan menyuntikkan zat kimia tertentu yang disebut kebiri kimiawi. “Namun dalam perkembangan saat ini, keduanya tetap memiliki dampak dari sisi hormonal. Kebiri tidak bisa menghilangkan sama sekali keinginan seseorang untuk melampiaskan nafsunya,” ungkap dr. Ruslan. Secara hormonal, ketika jalur itu dipotong, tetap memiliki peluang untuk menemukan cara, bentuk dan jalur lain yang dampaknya bisa kemana-mana. Bisa ke psikis, seperti pelampiasan dengan cara destruktif dan menjadi orang yang semakin ganas  atau fisik, semisal payudara yang dikebiri menjadi mengembang dan lain sebagainya.  Jadi, pilihan hukum kebiri perlu dipertimbangkan dampak lanjutannya. Etika medis juga tidak membolehkan dokter untuk melakukan tindakan yang semakin membahayakan seseorang, meski dia adalah pelaku kejahatan dan koruptor sekalipun.

Sementara aspek fikih, KH Masdar F. Mas’udi  memulai dengan penegasan bahwa kejahatan seksual terhadap anak, adalah tindakan yang layak mendapat hukum pemberatan dengan dalil qiyas aulawi. Sebab korbannya adalah anak-anak, generasi penerus yang justru mendapatkan dampak destruktif lebih banyak. “Kalau pemerkosaan dewasa yang sama-sama merasa ‘enak’ saja mendapat hukuman, apalagi kasus anak yang ‘enak’nya dialami sepihak, tentu harus lebih berat hukumannya, terlebih dilakukan berulang-ulang ” seloroh Kyai Masdar.

Komnasham dan Komnas Perempuan lebih melihat aspek HAM dengan menyampaikan prinsip keadilan bagi pelaku dan korban. “Pemberatan tidak berarti kejam dan inhuman.  Jadi tetap tidak boleh berlebihan melampaui sakit yang sangat, baik fisik maupun psikis,” kata Imdadun. Sementara Masruchah sempat menyinggung  UU No. 5 Tahun 1998 tentang anti penyiksaan. “Kebiri juga musti dilihat dampak berikutnya yang semakin mengucilkan ruang sosial mereka. Meskipun ruang pemulihan bagi korban kejahatan seksualnya juga harus diperhatikan.”

Setelah mendapat masukan dari para narasumber, forum Bahsul Masail selanjutnya dipimpin KH A. Muqsith Ghazali. Dimulai dengan mengatakan bahwa hukuman kebiri belum pernah diterapkan dalam Islam. Berikutnya bergulir perbincangan hangat dan gayeng a la Bahsul Masail NU dasi satu kyai ke kyai yang lain dan saling menimpali. Prinsipnya sampai pada kejahatan seksual terhadap anak dalam kacama fikih mengarah kepada hukum ta’zir yang porsi hukumannya masuk wilayah ijtihady. Apakah ta’zir li ta’dib (mendidik), atau li ta’zib (hukuman menjerakan). Kemudian muncul perbincangan apakah hukum kebiri ini justru akan membebani negara, dengan melihat aspek medis yang ketika seseorang akan dikebiri harus melalui tahapan yang high cost dan tahapan pemeriksaan hingga hormonal dan neurologi.

Hingga beberapa saat, forum menyepakati perlunya pemberatan hukuman bagi pelanggar kejahatan seksual anak, sebab ini lebih destruktif dan masuk kategori ekstra ordinary crime. Namun model hukuman pemberatannya apa? Ini yang masih belum sepakat. Ada yang setuju kebiri dengan melihat bahwa kebiri kimiawi itu tidak permanen atau masih bisa direhabilitasi, ada pula yang justru menyampaikan kalau itu sudah berulang-ulang, maka hukuman mati lebih tepat, sebagai efek menjerakan. Akhirnya forum menyepakati memberikan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia menjadi pilihan yang bisa diterima semua pihak dalam forum kali ini, dan merekomendasikan untuk melakukan pembahasan lanjutan

Share

Leave a Reply

Top